Ditandai dengan penandatanganan buku disertai penyerahan kepada perwakilan stakeholder, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh meresmikan peluncuran Buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN) 2010 di Lobby Kementerian ESDM, Rabu (6/10).
Buku APDN adalah buku acuan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas yang berisi Daftar barang Diwajibkan, Daftar Barang Dimaksimalkan dan daftar Barang Diberdayakan serta Daftar Kemampuan produsen Dalam Negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas.
“Buku ini akan diterbitkan secara berkala maksimal setiap 2 tahun sekali dan akan diperbarui setiap 6 bulan,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam laporannya pada acara peluncuran tersebut.
Evita memaparkan, penyusunan Buku APDN mengacu kepada UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, PP No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, PTK 007 yang disusun oleh BPMIGAS.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kegiatan usaha migas Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu usaha inti dan usaha penunjang. Usaha inti terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir serta usaha penunjang meliputi usaha jasa penunjang (services) dan industri penunjang (supporting industries).
Dalam upaya pemberdayaan produksi dalam negeri, badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2006 mencapai 43%, meningkat menjadi 54% pada 2007. Namun angka ini turun menjadi 43% pada 2008 dan naik menjadi 49% pada 2009.
“Saat ini, kami berusaha agar TKDN dapat ditingkatkan lagi,” tambah Evita.
Tekad ini didukung Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Menurutnya, Kementerian ESDM berupaya meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri guna mewujudkan kemandirian industri dalam negeri yang mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan internasional.
Pada tahap awal, paparnya, memang diperlukan keberpihakan pada industri dalam negeri. Namun demikian, keberpihakan ini harus ada batas waktunya untuk melatih kemandirian industri dalam negeri.
Agar penggunaan produksi dalam negeri untuk kegiatan migas dapat terus ditingkatkan, dalam kesempatan itu, Darwin meminta komitmen BPMIGAS dan KKKS untuk memanfaatkan Buku APDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Terhadap KKKS yang paling banyak menggunakan produksi dalam negeri dalam melakukan kegiatan operasinya, Kementerian ESDM akan memberikan penghargaan.
“Dalam 1 tahun ke depan, KKKS yang paling terdepan mendahulukan keberpihakan (menggunakan produksi migas nasional) akan diberikan award,” janjinya.
Darwin juga meminta komitmen industri penunjang migas untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa produksinya agar berdaya saing.
http://www.migas.esdm.go.id/wap/?op=Berita&id=1947
Buku APDN adalah buku acuan penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas yang berisi Daftar barang Diwajibkan, Daftar Barang Dimaksimalkan dan daftar Barang Diberdayakan serta Daftar Kemampuan produsen Dalam Negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas.
“Buku ini akan diterbitkan secara berkala maksimal setiap 2 tahun sekali dan akan diperbarui setiap 6 bulan,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo dalam laporannya pada acara peluncuran tersebut.
Evita memaparkan, penyusunan Buku APDN mengacu kepada UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, PP No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, PTK 007 yang disusun oleh BPMIGAS.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kegiatan usaha migas Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu usaha inti dan usaha penunjang. Usaha inti terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir serta usaha penunjang meliputi usaha jasa penunjang (services) dan industri penunjang (supporting industries).
Dalam upaya pemberdayaan produksi dalam negeri, badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2006 mencapai 43%, meningkat menjadi 54% pada 2007. Namun angka ini turun menjadi 43% pada 2008 dan naik menjadi 49% pada 2009.
“Saat ini, kami berusaha agar TKDN dapat ditingkatkan lagi,” tambah Evita.
Tekad ini didukung Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Menurutnya, Kementerian ESDM berupaya meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri guna mewujudkan kemandirian industri dalam negeri yang mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan internasional.
Pada tahap awal, paparnya, memang diperlukan keberpihakan pada industri dalam negeri. Namun demikian, keberpihakan ini harus ada batas waktunya untuk melatih kemandirian industri dalam negeri.
Agar penggunaan produksi dalam negeri untuk kegiatan migas dapat terus ditingkatkan, dalam kesempatan itu, Darwin meminta komitmen BPMIGAS dan KKKS untuk memanfaatkan Buku APDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Terhadap KKKS yang paling banyak menggunakan produksi dalam negeri dalam melakukan kegiatan operasinya, Kementerian ESDM akan memberikan penghargaan.
“Dalam 1 tahun ke depan, KKKS yang paling terdepan mendahulukan keberpihakan (menggunakan produksi migas nasional) akan diberikan award,” janjinya.
Darwin juga meminta komitmen industri penunjang migas untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa produksinya agar berdaya saing.
Dear Mr. Basuki
BalasHapusSaya ingin membeli buku APDN tersebut, dimana saya dapat membelinya, atau apakah saya dapat membelinya melalui bapak.
Terima Kasih
Regards
Wino
Email : cpa_supplier@yahoo.com