PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengklaim siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai tahun depan dengan syarat mendapatkan perintah khusus dari pemerintah.
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan pihaknya tidak akan membangun proyek PLTN jika belum ada perintah dari pemerintah. Pasalnya, dia menyebutkan kalau pengembangan pembangkit bertenaga nuklir sepenuhnya menjadi policy pemerintah. Pengembangannya pun tidak tergantung dari jaminan, melainkan lebih kepada keputusan pemerintah.
"Tidak bisa PLN punya inisiatif membangun nuklir itu tidak bisa. Harus pemerintah dulu memutuskan. Kalau PLN diperintah kapan saja siap. Tahun depan pun siap," ujar Dahlan.
Dahlan menyebutkan secara komersial di Tanah Air pembangkit nuklir memerlukan biaya yang mahal. Karena di Indonesia punya sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan dengan biaya yang lebih murah seperti air dan batu bara. Dia pun sempat membandingkannya dengan Jepang, dimana pemanfaatan nuklir di negeri tersebut lebih murah karena kondisi ketersediaan energinya yang berbeda.
"Tapi biarpun secara komersial sudah murah, kami akan tetap menunggu perintah. Karena nuklir itu policy pemerintah," katanya.
Dahlan mengakui kalau selama ini memang sempat ada beberapa pembicaraan terkait pengembangan energi nuklir di Indonesia, misalnya saja di Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia) dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. "Menurut monitoring saya perkembangannya semakin mengarah. Tapi waktu kapan pelaksanaannya nanti saya tidak tahu."
Bagi para pengguna via blackberry, info proyek dan detail tender lainnya dapat dilihat di versi web www.tender-indonesia.com. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar