PT PLN (Persero) memperkirakan pembangunan listrik pada 2010-2019 membutuhkan dana US$ 97,1 miliar. Ini untuk mencapai rasio elektrifikasi 91% di 2019.
Demikian disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasril Sebayang dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2010).
"Untuk proyeksi rasio elektrifikasi di tahun 2019 akan mencapai 91% bagi Indonesia," jelas Nasril.
Nasril menambakan untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan investasi sebesar US$ 9,7 miliar per tahun hingga 2019.
"Proyeksi kebutuhan investasi ini adalah untuk pembangkit PLN dan IPP (swasta), transmisi, dan distribusi. Angka tersebut hanya merupakan EPC cost, tidak termasuk IDC, financing cost, dan pajak," jelas Nasril.
Adapun, total masing-masing dari investasi untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi dari tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut:
Demikian disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasril Sebayang dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2010).
"Untuk proyeksi rasio elektrifikasi di tahun 2019 akan mencapai 91% bagi Indonesia," jelas Nasril.
Nasril menambakan untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan investasi sebesar US$ 9,7 miliar per tahun hingga 2019.
"Proyeksi kebutuhan investasi ini adalah untuk pembangkit PLN dan IPP (swasta), transmisi, dan distribusi. Angka tersebut hanya merupakan EPC cost, tidak termasuk IDC, financing cost, dan pajak," jelas Nasril.
Adapun, total masing-masing dari investasi untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi dari tahun 2010-2019 adalah sebagai berikut:
- Pembangkit: US$ 70,663 miliar
- Transmisi: US$ 15,195 miliar
- Distribusi: US$ 11,274 miliar
Sebagai tambahan, untuk tahun ini, data realisasi (per Oktober 2010) rasio elektrifikasi yang disampaikan adalah memiliki total sejumlah 66,28% dengan jumlah 38,486,988 pelanggan rumah tangga.
Kemudian, berdasarkan penyampaian yang diucapkan oleh Nasril Sebayang, kendala yang dihadapi dalam program elektrifikasi tersebut adalah masalah proses pembebasan tanah yang berlarut-larut, masalah perizinan untuk jaringan yang melintasi kawasan hutan lindung, serta pemberlakuan Permenkeu No. 69/PMK.02/2010 tanggal 23 Maret tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2010.
- detikFinance
Kemudian, berdasarkan penyampaian yang diucapkan oleh Nasril Sebayang, kendala yang dihadapi dalam program elektrifikasi tersebut adalah masalah proses pembebasan tanah yang berlarut-larut, masalah perizinan untuk jaringan yang melintasi kawasan hutan lindung, serta pemberlakuan Permenkeu No. 69/PMK.02/2010 tanggal 23 Maret tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar